ENREKANG, MASPULFAKTA.COM — Pemerintah Kabupaten Enrekang di isukan mengalami defisit keuangan yang meningkat pasca covid-19 sehingga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keuangan daerah, sama dengan daerah lain hingga tingkat Pemerintah Pusat mengalami hal serupa.
Beruntungnya, Kabupaten Enrekang yang juga terdampak mendapatkan tawaran solusi dari Pemerintah Pusat dengan mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kabupaten Enrekang pun mendapat keistimewaan yaitu mendapatkan nol persen bunga untuk pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, Pasar dan alun-alun yang yang merata di seluruh kecamatan.
Namun demikian, ada persoalan lain yang sedang terjadi di kabupaten Enrekang, Ialah Retribusi Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang hingga saat ini tidak berjalan. Padahal PBB adalah salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini pun kembali menjadi sorotan para aktivis di kabupaten Enrekang. Abbas salah seorang aktivis mahasiswa sangat menyayangkan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Enrekang di bawah kepemimpinan Hijaz Gaffar yang tidak memperhatikan Penagihan Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tidak berjalan mengakibatkan salah satu dampak keuangan daerah buruk.
Terbukti, persoalan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ada peningkatan hingga berimbas pada kemampuan bayar utang Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Disaat capaian pajak dan retribusi jauh dari target, banyak masyarakat mempertanyakan mengapa sampai sekarang tidak ada penagihan PBB di desa-desa, pajak reklame, dan tambang galian C juga di indikasikan tidak optimal.
“Beberapa waktu lalu, sudah kami sampaikan melalui media massa soal penagihan PBB, pajak reklame dan tambang yang tidak optimal. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Hijaz Gaffar sebagai Pimpinan Bapenda Kabupaten Enrekang. Sangat wajarlah kinerja Bapenda buruk karena mungkin sedang sibuk urus persoalan lain,” ucap Abbas, Rabu (20/11/2024)
Abbas mempertanyakan kenapa Hijaz Gaffar malah lebih sibuk mengurus pergantian PJ Desa dan mengabaikan tugas pokok yang seharusnya dia jalankan ? atau mungkin Hijaz Gaffar sibuk mengurus politik salah satu paslon yang pernah di posting di story WhatsApp beberapa saat lalu.
“Kami menunggu klarifikasi dari Hijaz Gaffar sebagai kepala Bapenda Kabupaten Enrekang terkait penagihan Pajak PBB tahun ini tidak berjalan sehingga menjadi pertanyaan masyarakat dan beberapa retribusi seperti pajak reklame dan tambang galian C yang diindikasikan tidak optimal,” tantang Abbas.
