MAKASSAR, MASPULFAKTA.COM — Program Jaminan Gagal Panen yang menjadi salah satu unggulan pasangan calon bupati dan wakil bupati Ucu-Liwang, nomor urut 2 menuai kritik dari berbagai pihak. Dalam wawancara dengan Maspulfakta.com, Dr. Abdul Karim, SE., MM., pengamat ekonomi sekaligus dosen Universitas Bosowa, menilai program tersebut memiliki banyak risiko yang berpotensi menyulitkan implementasinya.
Menurut Abdul Karim, meskipun program semacam ini terdengar ideal dan menjanjikan perlindungan bagi petani, realitas pelaksanaannya sangat kompleks dan berisiko tinggi.
“Penerapan program jaminan gagal panen memang memiliki manfaat, tetapi risiko yang mengiringinya sangat besar, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap petani itu sendiri,” jelasnya.
Dia memaparkan beberapa poin penting yang menunjukkan mengapa program ini dianggap tidak realistis :
- Beban Anggaran yang Berat
“Program ini membutuhkan alokasi subsidi dana besar dari Pemerintah untuk mengganti kerugian akibat gagal panen. Jika ada bencana besar seperti banjir atau kekeringan yang meluas, pemerintah daerah bisa kesulitan memenuhi klaim yang diajukan petani. Risiko fiskal ini berpotensi membebani APBD secara signifikan,” ujarnya.
Selain itu skema pembayaran Premi juga harus menjadi pertanyaan Abdul Karim, “Jaminan gagal panen ini pasti akan melibatkan perusahaan arusansi sebagai mitra dalam mengurangi beban APBD, sehingga perusahaan asuransi pasti akan menarik Premi setiap bulan dari para Petani yang besarannya akan ditentukan oleh perusahaan asuransi, lalu apakah petani di Kab. Enrekang sanggup membayar premi ratusan ribu setiap bulan kepada pihak asuransi.?,” ungkap Abdul Karim.
- Potensi Penyalahgunaan dan Moral Hazard
Ia juga mengingatkan tentang risiko moral hazard, di mana petani menjadi kurang berhati-hati dalam mengelola lahan karena merasa kerugian mereka akan ditanggung. “Alih-alih meningkatkan produktivitas, program ini justru bisa membuat petani lebih bergantung pada pemerintah tanpa ada dorongan untuk memperbaiki teknik pertanian mereka,” tambahnya.
- Kesulitan Validasi Klaim
Abdul Karim menjelaskan bahwa menentukan penyebab gagal panen secara akurat adalah tantangan besar. “Apakah ini karena bencana alam, praktik pertanian yang buruk, atau faktor lain? Kesalahan validasi klaim bisa memicu ketidakpuasan dan konflik,” katanya.
- Masalah Administrasi
Dia juga menyoroti potensi masalah birokrasi dan efisiensi administrasi. “Proses memverifikasi klaim dari ribuan petani membutuhkan sistem yang canggih. Jika tidak ada infrastruktur yang memadai, ini bisa menimbulkan keterlambatan pencairan hingga praktik korupsi,” jelasnya.
- Risiko Tidak Tepat Sasaran
Ia menambahkan bahwa program ini berpotensi salah sasaran. “Ada kemungkinan petani besar yang sebenarnya mampu menanggung risiko justru lebih diuntungkan, sementara petani kecil yang benar-benar membutuhkan malah terlewatkan” ungkapnya.
Dosen Unibos ini menyarankan agar program yang ditawarkan kandidat bupati lebih diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas petani melalui teknologi pertanian, edukasi manajemen risiko, dan pemberdayaan berbasis komunitas.
“Yang kita butuhkan adalah solusi jangka panjang untuk ketahanan pangan, bukan janji program yang berisiko membebani fiskal tanpa manfaat nyata yang berkelanjutan” pungkasnya.
Respons Publik terhadap usulan program Paslon 02 ini yang mana hingga berita ini diterbitkan, pasangan Ucu-Liwang belum memberikan tanggapan resmi atas kritik terhadap program unggulan mereka ini. Namun, beberapa pihak menilai kritik ini dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki strategi mereka di masa mendatang.
Abdul Karim menilai bahwa Program Jaminan Gagal Panen memang memiliki tujuan mulia, tetapi tanpa kajian akademik terhadap desain yang matang dan evaluasi risiko yang komprehensif, penerapannya dapat menjadi bumerang bagi pemerintah daerah maupun petani itu sendiri.
